Kabaratta.com
Berita Daerah Kabar Gowa Regional

Ketua Umum BP4 Sebut Mafia Tanah di Patuku Tak Terlepas Oknum Pejabat Setempat

Ketua Umum BP4 Sebut Mafia Tanah di Patuku Tak Terlepas Oknum Pejabat Setempat

SimpulRayat.co.id, Makassar – Perilaku mafia tanah atau keberadaannya di tengah masyarakat tidak terlepas peran oknum Pemerintah setempat, sebab perkara tanah adalah hak keperdataan yang di mulai dari administrasi pemerintahan yang sah.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Badan Peneliti dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan (BP4), Muh Bahar Razak lewat rilis tertulisnya ke Redaksi Kabaratta.com, Kamis (21/10).

“Jadi jika ada persoalan tanah yang hak kepemilikannya 2 orang atau lebih, maka dipastikan ada oknum pemerintah setempat yang ikut andil dalam memberikan keterangan administrasi suatu hak kepada salah satu yang bukan pemiliknya,” kata Bahar Razak.

Lanjut dikatakan, sebenarnya gampang untuk mengungkap suatu perkara tanah jika keinginan itu benar-benar ingin diwujudkan dalam suatu pemerintahan yang kredibel.

“Karena hak kepemilikan itu memiliki riwayat yang jelas dan tegas dan tidak akan bisa di rekayasa. Sebab ada aturan baku yang tidak dapat direkayasa dan harus searah hirarkinya peraturan perundang-undangan,” tambah dia.

Dikatakan pula, hal yang menjadi rumit atas persoalan tanah jika keterlibatan dari pihak penentu yang menerbitkan alas hak dengan menggunakan Peraturan “atasannya” yang membelakangi undang-undang pokok agraria, lalu kemudian ada oknum pejabat yang merubah seluruh riwayat tanah pada lokasi pemerintahan setempat dan pada akhirnya hak kepemilikan jatuh pada para mafia tanah.

“Adapun mengenai tanah negara dan atau yang di kuasai negara, kesemuanya diberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dengan luasan kepemilikan tanah yang terbatas, lalu di delegasikan kepada kepala pemerintahan daerah yang tidak serta-merta dapat di kuasai oleh pihak swasta, dikecualikan melalui program nasional untuk pengembangan masyarakat setempat seperti yang terjadi di Patuku, Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, dimana para warga Patuku adalah masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan reboisasi hutan atau lahan melalui Program Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERNAS),” ujarnya.

Bahar juga mengatakan, jika ada seseorang yang mengakui tanah Rincik yang konon adalah merupakan tanah negara, maka yang perlu dibuktikan adalah pada buku “B” sebab tidak menutup kemungkinan pada Buku “C” sudah berubah, lalu kemudian sandingkan dengan mutasi tanah yang ada di pemerintah setempat.

“Selain dari itu, pemerintah setempat kadang menerbitkan surat-surat keterangan yang multi tafsir, tidak tegas, dan terkesan abal-abal yang pada akhirnya pemilik asli kebingungan atas perilaku pejabat yang menerbitkan keterangan dimaksud dan pada akhirnya saling menggugat,” tutup Ketum BP4 ini.

Laporan: MBR
Redaksi: Ahmad

The post Ketua Umum BP4 Sebut Mafia Tanah di Patuku Tak Terlepas Oknum Pejabat Setempat appeared first on Simpul Rakyat.

Related posts

Waspada, Operasi Yustisi Kembali Gencar Dilakukan Gugus Tugas Luwu

admin

Viral Video Polisi Dibentak Balik Pedagang, Silakan Tangkap Saya Pak….

admin

Dukung Vaksinasi, PT Semen Tonasa Salurkan Bantuan Kotak Vaksin dan Ocxygen Concentrator untuk Kepulauan Pangkep

admin