Kabaratta.com
Sorot

Sengketa Lahan di Manggala, Pengawas Bangunan Catut Nama ‘Gubernur’ Sulsel

Kabaratta.com-Sengketa tanah antara pemerintah dengan keluarga ahli waris H.Fahruddin Dg Romo (Alm) kembali berlanjut.

Andi Firdaus karaeng Rafi serta Andi Marlina karaeng Danty (ahli waris), meminta hentikan pembangunan perumahan diatas tanah seluas 55,7674 hektar, diwujudkan. senin (27/7/2020)

Andi Firdaus Karaeng Rafi Ahli waris, mengerahkan pihak Keluarga dan beberapa Lembaga.

Nampak juga hadir Ketua DPD LAKI Sulsel Ir. Malik Ketua DPC LAKI Jeneponto Muh. Safri Daeng Ngerho, Ketua investigasi Laki sulsel Purn Polisi Akbp A. Limpong yang juga mantan Wakapolres Jeneponto, meminta semua pekerja agar menghentikan segala aktivitas pembangunan perumahan Pemvrop yang ada di kelurahan manggala kecamatan Manggala, kota Makassar.

Yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan sudah(Inkrah) berdasarkan putusa No 49 /G Tun /1993, Putusan No 20/Bdg /G TUN /1994
Putusan No 111K/Tun/1995

Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara ujung pandang no 58 /B/TUN 1997PT Tun ujung pandang tanggal 14 Januari 1998 Jo

Keputusan mahkamah agung RI no 173 K /Tun /1998 tanggal 22 September 1999 dan terakhir keputusan peninjauan kembali Mahkamah agung RI no 66 PK /Tun /2000 tanggal 11 juni 2004.

surat pimpinan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia nomor pw /05553/DPR RI / lll/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Para pekerja yang tak ingin ribut-ribut, memilih menghentikan pekerjaan mereka.

Dimana saat lahan masih berstatus sengketa tidak boleh ada pembangunan di dalamnya.

“Ini sudah menyalahi aturan, lahan sengketa tidak boleh ada pembangunan dan akhirnya kami bertindak untuk menstop pembangunan,” ungkap ahli waris

Sementara panglima Lontara sakti Sulsel Muh Safri daeng Ngero yang juga mantan Staf Ahli DPR MPR RI Mengatakan Bahwa kami membantu keluarga dalam mencari keadilan terhadap hak atas objek tanah yg di rampas oleh para mafia tanah.

Tapi walaupun sudah berkekuatan hukum tetap, Rupanya Badan pertanahan Nasional. hingga saat ini belum menerbitkan sertifikat kepada pemilik, sebagaimana putusan hukum dengan segala pertimbangan.

“Bahkan di atas tanah lokasi tersebut masih tetap di lakukan dan melaksanakan pembangunan perumahan oleh yayasan kesejahteraan pegawai/koperasi Toddopuli pemvrop Sulsel yang di pimpin oleh si Tambasmi” bebernya

kami dan Ahli waris, bahkan tidak percaya. Apa ia Gubernur Sulsel yang perintahkan si hasim bekerja dan mengawasi pembangunan perumahan yang di klaim, serta mengatasnamakan pemrprov” tuturnya

Lanjut Muh Safri, padahal secara nyata telah di blokir oleh menteri agraria dan rata ruang badan pertanahan Nasional republik Indonesia sejak 30 Juli 2017 keterlibatan lembaga yayasan/koperasi harus di periksa bersama dengan pemerintah provinsi Sulsel yang selama ini diduga melindungi Mafia tanah.

“kami telah menghimpun berbagai dokumen dan informasi pendukung dan Rupanya juga telah d laporkan secara resmi oleh segenap ahli waris H.Fahruddin Daeng Romo di Polrestabes makassar” tegasnya

kami menduga bahwa atas kasus Manggala ini, tidak semata mata penyerobotan lahan, pemalsuan dokumen atau penggelapan hak oleh berbagai pihak sebagai pribadi maupun secara lembaga

Lebih dari itu, dalam kasus ini terdapat dugaan yang sangat kuat telah terjadi penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang di emban sebagaimana surat laporan polisi tertanggal 6 Juni 2020.

“kuat dugaan telah terjadi persekongkolan jahat dan korupsi uang Negara yang d lakukan oleh oknum pejabat di instansi pemvrop Sulsel, Pemkot mkssr , yayasan koperasi kpri Toddopuli,BPN makassar dan BPN wilayah” ungkap

Kami atas Nama lembaga, mendesak BPK Kapolrestabes makassar dan Kapolda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus ini .

“kami yakin Bapak Kapolrestabes makassar dan Kapolda bisa melawan mafia tanah yang ada d Sulsel terkhusus di makassar” tutupnya

Ditempat yang sama Hasim Selaku pengawas pembangunan dan Purwirawan TNi dan mantan babinsa manggala mengatakan

bahwa dia di perintahkan mengawasi pembangunan perumahan ini langsung gubernur sulsel Nurdin Abdullah” ucapnya

Sampai berita ini di publikasikan belum ada klarifikasi pihak terkait

(sn)

Related posts

Kuasa Hukum 9 Pria ‘Black Campign’ Akan Lakukan Upaya Hukum Terhadap Portal Yang Merugikan Kliennya

[email protected] useradmin

PB HMI harap Kapolda Sultra Baru Tuntaskan Sejumlah Kasus Ilegal Mining

[email protected] useradmin

Bina Marga Dinas PU Maros Diminta Lebih Peka Terhadap Jalan di Bonto Ramba

[email protected] useradmin